Update NTT — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam pandangan umumnya, Demokrat menegaskan komitmen mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan fokus besar pada penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi utama lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Frederikus Andi Ongkor, menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Ia meminta agar pelaksanaannya mengedepankan prinsip keadilan dalam distribusi anggaran, mengingat masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilai belum teratasi.
“Kecamatan seperti Cibal Barat dan Rahong Utara selama ini sering kali hanya mendapat alokasi anggaran paling rendah. Ini harus diubah. Distribusi anggaran mesti mencerminkan kebutuhan dan kesenjangan yang ada di setiap wilayah,” tegas Frederikus dilansir dari Obor Timur, (25/7).
Ia juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan tak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, melainkan juga menyentuh aspek pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan ekonomi produktif di desa-desa.
Ia menyampaikan pentingnya investasi jangka panjang dalam SDM, terutama di sektor kesehatan. Salah satu usulan konkret dari fraksi adalah pemberian beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah berprestasi guna mengatasi kekurangan dokter yang masih menjadi persoalan di banyak Puskesmas.
“Ini bukan sekadar soal pelayanan medis, tapi tentang ketersediaan tenaga profesional di daerah. Kita butuh dokter-dokter lokal yang siap mengabdi,” ujar Frederikus.
Selain sektor kesehatan, Fraksi Demokrat juga mendorong peluang kerja sama dengan kementerian terkait guna membuka akses pendidikan kedinasan di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini dinilai sangat relevan dengan potensi unggulan Manggarai.
Dalam hal infrastruktur, Fraksi Demokrat menyuarakan keprihatinan atas proyek-proyek pembangunan fisik yang dinilai tidak maksimal dan bahkan rusak sebelum masa pemeliharaan berakhir.
Frederikus menegaskan pentingnya mutu pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek agar tidak merugikan keuangan daerah.
Tak hanya infrastruktur, Fraksi juga menyoroti reformasi layanan publik. Mereka meminta agar pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit lebih mengutamakan pasien daripada urusan administratif yang rumit.
Fraksi juga meminta agar camat dan aparatur di kecamatan bekerja lebih disiplin dan hadir penuh waktu di wilayah tugasnya.
Pada sektor ekonomi, Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas pemberdayaan UMKM dan kelompok tenun tradisional yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Namun, mereka menilai perlu ada langkah lanjutan berupa promosi aktif dan kemitraan strategis untuk membuka akses pasar nasional dan internasional.
“Kain tenun Manggarai adalah warisan budaya yang punya nilai ekonomi tinggi. Pemerintah harus ambil peran aktif dalam memasarkan dan memperkuat posisi produk lokal di luar daerah,” ucap Frederikus.
Menutup pandangan umum fraksinya, Frederikus menekankan pentingnya kemitraan yang sejajar antara DPRD dan pemerintah daerah.
Ia meminta agar seluruh aspirasi masyarakat yang telah diserap oleh DPRD melalui reses dan forum dialog dapat diakomodasi secara serius dalam perencanaan dan penganggaran RPJMD.
“RPJMD ini harus menjadi milik bersama, bukan hanya agenda pemerintah, tapi juga suara rakyat yang kami wakili di DPRD,” tandasnya.***
